jurnal otonomi daerah. Menurut modul PPKn terbitan Kemendikbud, kata otonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu "autonomia" atau "autonomos. jurnal otonomi daerah

Setidak- tidaknya makna filosofis itu terlihat melalui substansi yang tertuang dalam Pasal 1 angka (12) Undang-Undang No. 5. I Yogyakarta apakah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu otonomi daerah. Sagala, Andi, et al. pdf Download (252kB) Text Peer Review Kebijakan Sosial dan Otonomi Daerah-halaman-dihapus. Daerah yang sanggup melaksanakan otonomi secara penuh dapat segera memulal pelaksanaannya terhitung 1 Januari 2001 yang tercermin dalam anggaranpendapatandan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 13(1), 287–296. 2, Desember 2015 163 . Mengurangi kemungkinan tantangan dari elit local terhadap pusat. 22/1948 meletakkan titik berat otonomi pada Desa dan daerah lain setingkat Desa, dengan dasar pemikiran Pasal 33 UUD 1945. Pengalihan kekuasaan ini diharapkan dapat mendorong proses kebijakan publik menjadi. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang telah direvisi menjadi undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang. Tahun 2005-2014 terbentuk lagi daerah otonomi baru yang terdiri dari 1 provinsi, 67Otonomi Daerah Kepada Kecamatan, telah dijelaskan bahwa sebagian urusan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Kecamatan adalah: Pekerjaan Umum, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kesehatan, Kebudayaan Pariwisata, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Perdagangan dan. Kesiapan sumber daya pun harus diatasi, mengingat kewenangan yang telah diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal mengatur pemerintahDesentralisasi fiskal berperan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sebagai sarana mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat secara mandiri sesuai dengan potensi daerah meskipun masih terdapat banyak kendala. wakil pemerintah. PROGRAM PASCASARJANA. 4 Utang Rosidin Otonomi Daerah dan Desentralisasi (Pustaka Setia, 2010), hlm. " Kata "auto" artinya sendiri dan "nomos" artinya peraturan atau undang-undang. Hubungan Kewenangan Pusat dan Derah Menurut UU No. Kata kunci: Otonomi dan Sistem Pemerintahan di Indonesia May 30, 2022 · Jurnal Sosial Teknologi Published by Green Publisher, 1 (11): 14. 11, No. 2016, pp. Jakarta: PT. 11150450000012. Dapat dicatat dariPemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah. 3 No. kepada pemerintah daerah untuk Jurnal Borneo Administrator | Volume 8 | No. otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut lebih kreatif dan inisiatif dalam menggali dan memanfaatkan segenap potensi daerah untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. otonomi daerah itu sendiri, yaitu kesiapan pemerintah dan aparatnya serta kesiapan warga negaranya. View. Namun, yang perlu kejelasan lebih lanjut adalah materi wewenang yang tercakupDaerah Kabupaten. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menitik beratkan pada studi kepustakaan terkait desentralisasi sistem dan otonomi daerah. 2, Mei 2009,. 1, Juni 2015 33 - 43 2 Lihat Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000. 1406-1417. Perwira, Indra, Konstitusionalitas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PADJAJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015. Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 22 of 1999 as revised by Law No. Mahfud MD11 juga mempertegas bahwa dalam hal prinsip otonomi ini, UU No. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. TINJAUAN HISTORIS OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Perkembangan peraturan tentang otonomi daerah di Indonesia selalu mengalami perubahan dalam rangka penerapan prinsip otonomi daerah, secara formal sudah berlangsung sejak tanggal 18 Agustus 1945 ketika di syahkannya UUD 45 pada masa awal kemerdekaan Negara. Desentralisasi fiskal dan stabilitas politik dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di indonesia. Kesatuan ini dapat disatukan melalui desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan memberi kesempatan. 4 (Nov. 1 - Maret 2022 29-41 A. Otonomi daerah sebagai satu konsekuensi dari amandemen UUD 1945 memberikan banyak kewenangan kepada pemerintah daerah, salah satunya otonomi di bidang politik. Oleh karena itu, buku yang ditu-lis Dr. Permasalahan Dalam Otonomi Daerah Di Indonesia Sejak diberlakukannya paket UU mengenai Otonomi Daerah, banyak orang sering membicarakan aspek positifnya. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena desentralisasi atau otonomi daerah agar sesuai dengan tujuan semula. Selain itu, dalam era otonomi daerah saat ini, desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. 1. Papua Selatan, salah satu CDOB yang berhasil dimekarkan. Dampak pengiringnya juga telah mulai dirasakan. 13, No. Kesimpulan penelitian ini bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia mengalami perkembangan mulai dari Undang-Undang Nomor 5. Memahami otonomi, menurut Fathullah, (2000) hakikatnya adalah menyadari bahwa berotonomi pada dasarnya merupakan wujud dari suatu hak asasi manusia yang secaraDaerah terkait dengan pajak dan retribusi daerah, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya. 6, No. 11 Dadang Sufianto, Pasang Surut Otonomi Daerah di Indonesia, Jurnal Academia Praja,Vol 3, No 2, (Agustus 2020), hlm 276, 185-Article Text-823-2-10-20200804. II, No. Ada beberapa peraturan dasar tentang pelaksanaan otonomi daerah,yaitu sebagai berikut: 1. Pengaruh Demokratisasi dan Otonomi Daerah. 0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. daerah otonom yang ideal di suatu negara, namun lebih dari itu, harus mampu menjawab pertanyaan apa sebenarnya hakikat otonomi daerah di negara yang. Menata kembali peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah untuk memperbaiki hubungan vertikal dalam pemerintahan. pdf - Published Version. Otonomi Daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Negara,yang didalamnya jelas meng- implementasikan point-point yang ada dalam Pancasila kedalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah, sampai saat ini belum menyentuh dan belum terukur ataupun teruji. Tinjauan Yuridis Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah | Prihastuti |. 2 | 2 0 2 0 Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia Lintang Prabowo1, M Tenku Rafli2, 1 Lembaga Bantuan Hukum, Lampung - lintangg@gmail. A. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula. Kinerja Keuangan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. The implementation of regional autonomy is an important focal point in order to improve. Otonomi daerah menjadi sesuatu yang disakralkan pasca Reformasi 1998, banyaknya perdebatan seputar otonomi daerah sebagai manifestasi dari desentralisasi kekuasaan pemerintahan mendorong Pemerintah untuk secara sungguh‐sungguh merealisasikan konsep otonomi daerah secara jujur, penuh kerelaan dan konsekuen mengingat. Untuk membangun otonomi desa, idealnya desa diberikan kewenangan yang lebih luas dan jelas. 1. 9, Pebruari 2014, hal. Keempat, kejelasan tempat bagi institusi-institusi pendidikan perlu diformulasikan agar otonomi pendidikan dapat berjalan pada relnya. IX No. Jurnal POELITIK Vol. Malang, 27 Oktober 2016 Dosen Pembimbing, Dr. otonomi daerah tidak pernah diimplementasi sepenuh hati hingga hampir 100 tahun kemudian. Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Kedeputian Bidang Kajian Kebijakan, yang telah melaksanakan kajian berupa telaahan isu-isu strategis di bidang Desen-tralisasi dan Otonomi Daerah. Faktor manusia ini haruslah baik, dalam pengertian moral maupun kapasitasnya. FISIPOL-UIR Jurnal Siasat. Otonomi yang nyata maksudnya pemberian otonomi kepada daerah berdasarkan faktor-faktor perhitungan tindakan dan kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata dan mengurus rumah tangganya. Salah satu daerah yang menerima dampak tersebut adalah. Oleh sebab itu diperlukan upaya yang serius untuk meningkatkan penerimaan yang bersumber dari daerah (PAD). Ibu Kota Nusantara merupakan pemerintahan daerah maka dari itu penyelenggaraan pemerintahan tetap menerapkan otonomi daerah dan tugas. PROGRAM STUDI ILMU POLITIK (POLITIK LOKAL) UNIVERSITAS HASANUDDIN. Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi. UU No. otonomi daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian ini bagaimana. (2020). Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183. 532 JURNAL HUKUM NO. 1 | 2012 daerah (kabupaten/kota dan propinsi) menjadi sangat strategis. c. Terdapat 3 (tiga) hal yang diturunkan sebagai implementasi/ penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu; fungsi produktif bagi rakyat. Amanat Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah jelas memberikan kewenangan kepada daerah meskipun belum sepenuhnya dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah. volume 2 Nomor 3 26 Pendahuluan Menurut Mahmudi (2010: 2) terkait dengan tugas untuk menegakkan. OTONOMI DAERAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN ISLAM. Citation. Jurnal Hukum, Vol. 343. 1. Kemudian, kelompok unitaris. 2 No. Download citation file: RIS (Mendeley, Zotero, EndNote, RefWorks). Otonomi daerah yang terbentuk dalam konteks negara kesatuan, pada dasarnya bukanlah otonomi dalam arti yang seluas-luasnya, akan tetapi otonomi yang. sebelum reformasi penyelenggaraan otonomi daerah itu dilakukan dengan setengah hati. Namun tulisan-tulisan itu menjadi tidak komperhensif karena terserak dalam berba-gai media. JURNAL ILMIAH Disusun oleh : Okta Rosalinda LPD 105020101111023 JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2014 . 2 No. 6 No. Sejalan dengan kondisi di atas, kebijakan. Agus Dwiyanto, dkk, ReformasiTata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, 2003,Yogyakarta. 1. Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan POLITIK JURNAL POLITIK 1904 VOL. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah . 2. jurnal-jurnal ilmiah bidang hukum, dan kamus-kamus hukum. Meningkatkan pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah termasuk peningkatan peran Penulisan ini bertujuan untuk meninjau penerapan desentralisasi dan otonomi dalam proses pemerintahan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, menganut prinsip yang sama dengan UU No. Tahkim Vol. Evaluasi Kemandirian Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Wilayah Subosukawonosraten Provinsi Jawa Tengah (Tinjauan Keuangan Daerah). 434Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan) . Selama kurun waktu dua tahun terakhir ini, penyeleng-garaan desentralisasi dan otonomi di Indonesia berlangsung dalam dinamika yang begitu tinggi. v5i2. Tinjauan yuridis dan tulisan pakar hukum, keterangan ahli, laporan penelitian, skripsi, dan tesis. Dengan adanya Otonomi Daerah diharapkan adanya peningkatan pelayanan umum. otonomi daerah dalam rangka menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. POLITIKA, Jurnal Ilmu Politik (JIP), merupakan media komunikasi dan informasi bagi. Kehadiran Pemerintah Kota Batam pada tahun 2000 sebagai. Pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang kesehatan menjadi urusan wajib yang harus dioptimalkan Pemerintah Daerah. Abstrak Inti dari otonomi daerah dalam sistem negara di Indonesia adalah kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola. Pengelolaan batas wilayah daerah sangat penting untuk berbagai urusan pembangunan misalnya pengelolaan sumber daya alam. Otonomi Daerah Studi Terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia Ardika Nurfurqon ISSN 2715-9698 (online) 74 │ Definisi otonomi daerah dan desentralisasi dalam maknanya memiliki tempat masing-masing selain untuk menjaga keberagaman seperti halnya tradisi Ritual Ngabungbang di sunda (Irwansyah, Nuramin, & Wahyudin, 2020). jelas bagi perbaikan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. “Negara mengakui danJURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 20 | V o l . . Kebudayaan. Amanat Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah jelas memberikan kewenangan kepada daerah meskipun belum sepenuhnya dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah. Jurnal MPD terbit perdana April 2009, Jurnal MPD diterbitkan. UU No 22 Tahun 1999 yang masih memberikan. Di bidang pendidikan, paling tidak, telah mulai dikenalkan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, program akselerasi, otonomi sekolah dalam penerimaan siswa SLTP karena dihapuskannya Ebtanas SD / MI, sulitnya guru pindah. Tujuan utama penerapan sistem otonomi daerah di Indonesia adalah untuk meningkat- kan kemampuan dan keefektifan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa daerah dapat dihapus atau digabung dengan daerah lain, dan daerah otonom dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah jika dipandang sesuai denganJurnal Online; Universitas Gadjah Mada Toggle navigation. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. Adapun penjelasan dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut: Meningkatkan pelayanan umum. Memang tidak disangkal lagi, bahwa otonomi daerah membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Keywords: PAD, Autonomy, Indramayu district Abstrak: Potensi Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Indramayu. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah. 40 PENDAHULUAN Salah seorang yang berpengaruh dalam berbagai pilihan sistem. dasar hokum Tidak hanya pengertian tentang otonomi daerah saja yang perlu kita bahas. Demokrasi, otonomi daerah dan pemerintahan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai hal seperti sistem politik, pemerintahan dan sistem perwakilan. 3, September 2016. 34 | Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. (2021). Konsep Good Governance Dalam Konsep Otonomi Daerah. Penelitian ini bertujuan mengkaji. 1. Seno Adji, Indriyanto. Email: [email protected] Otonomi Daerah Menurut Para Ahli 1. Otonomi Daerah dalam penganan pandemi covid-19 sehingga dapat menggambarkan realitas yang terjadi, didukung dengan studi kepusatakaan dan data sekunder dari sumber resmi pemerintah. Keberadaan otonomi daerah secara khusus diatur dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah untuk mencapai cita-cita negara yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Permasalahan yang paling. Mengurangi kesenjangan antar daerah. Penelitian ini menggunakan metode analisis multilevel untuk menguji hipotesis apakah otonomi daerah. Otonomi daerah di Indonesia telah ada sejak tahun 1903 yang terbagi ke dalam 3 (tiga) masa yakni masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan masa Indonesia merdeka. Syaukani, H. 1-86 fungsi Pembentukan Peraturan Daerah yang tujuannya lebih mengkhususkan Fungsi Legislasi adalah kewenangan yang dimiliki DPRD dalam hal pembuatan Peraturan Daerah (P eraturan Daerah), yaitu memprakarsai atau mengusulkan lahirnya Rancangan. Lilis Supriatin dan Suwari Akhmaddhian, Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang–Undang Pemerintah Daerah (Studi di Kabupaten Kuningan. Jurnal IlmuPemerintahan& KebijakanPublik 306 3. Rosmery Elsye, SH, M. Jadi “autonomy” adalah mengatur diri sendiri. pelaksanaan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). terselenggaranya otonomi Daerah”. ) pada Universitas Islam Negeri . 8828 Article history: Submitted 03 May 2018; Accepted 15 May 2018; Available online 1 Juny 2018. Suparto Wijoyo, Wilda Prihatiningtyas, Problematika Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, Airlangga Development Journal. 0 semua yang ada di Indonesia bersifat terbatas baik di sektor ekonomi, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar . Analisis Pengaruh Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Terhadap Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif di Kabupaten Bekasi 88 Jurnal Publika Volume 3 Nomor 1, Januari 2011 Keberhasilan suatu daerah dalam menja-lankan otonomi daerah dapat dilihat dari indi-kator sejauhmana. Dalam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Di antara mereka ada yang mempersepsikan otonomi daerah sebagai prinsip penghormatan, terhadap kehidupan masyarakat sesuai riwayat adat-istiadat dan sifat-sifatnya dalam konteks negara kesatuan (lihat Prof. I Tahun 2011 : 31-42 35. 2016. ) 73 PEMBERIAN KEWENANGAN PADA DESA DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH (THE PROVIDING OF AUTHORITY TO VILLAGE IN THE CONTEXT OF REGIONAL AUTONOMY) Jefri S. 20473/mi. 2. D. 2. (Pasca Putusan MK) dalam Pilkada Pasca Putusan MK. LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL. Pertanahan. 9 No. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan. Pembagian daerah akan berkaitan dengan geografi dan potensi di wilayahnya masing-masing yang tidak berimbang. Latar Belakang Semenjak era reformasi dimulai dan Kata Kunci: Pengelolaan Mineral & Batu Bara, Desentralisasi, Kewenangan Pemerintah Daerah. Kertati, I. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Dasar Nega-ra Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan. Si. FAQ; Masuk dan Daftar; Notifikasi Sesi Pemakaian Komputer. Makna otonomi daerah adalah daerah mempunyai hak , wewenang dan kewajiban untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku (Pusat Bahasa , 2001 : 805). Jurnal Akuntansi dan Investasi 12 (1), 36-59, Januari 2011 38 Faktor tersebut merupakan hal yang menarik untuk diteliti mengapa tidak semua pemerintahan daerah memiliki alokasi belajan pelayanan publik di atas 50% padahal tujuan eksistensi pemerintahan daerah yang utama adalah pelayanan publik. com 2 Lembaga Bantuan Hukum, Lampung - tenku. 124, dalam Safrina, “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir”, Jurnal Hukum Lingkungan Volume 2 Issue 1 (Juli, 2015), hal.